Indonesia semakin dekat memiliki aturan nasional tentang kecerdasan artifisial (AI). Pada 5 Mei 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama kementerian lintas sektor merampungkan pembahasan dua rancangan peraturan presiden: RPerpres tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan RPerpres tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029.

Empat bulan kemudian, awal September 2026, Komdigi menyebut keduanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Sampai artikel ini kami susun, kami belum menemukan pengumuman resmi bahwa kedua Perpres sudah ditetapkan.

Apa yang terjadi

Menurut laman JDIH Komdigi, rapat finalisasi pada 5 Mei 2026 menutup rangkaian pembahasan lintas kementerian yang sebelumnya juga digelar pada 27 April. Rapat itu bertujuan menyelaraskan masukan Kementerian Sekretariat Negara dan menyempurnakan norma pengaturan.

Pesertanya antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, serta tiga kementerian koordinator: bidang Politik dan Keamanan, bidang Perekonomian, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Substansi kedua rancangan disepakati, dengan penyesuaian agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain dan bisa dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun industri.

Penyusunannya sudah berjalan sejak 2025, melewati konsultasi publik, diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan, dan harmonisasi pada Maret 2026.

Pada 3 September 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa penyusunan sudah di tahap akhir dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Ia menjelaskan bahwa aturan etika akan memetakan pemanfaatan AI ke dalam tiga kelompok: yang dilarang, yang memerlukan pengawasan ketat, dan yang berisiko lebih rendah. Aturan teknisnya nanti disusun oleh kementerian dan lembaga terkait.

Peta jalannya mencakup periode 2026–2029. Pemberitaan Selular.ID menyebut pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai sektor strategis yang berpotensi dikembangkan dengan AI.

Dari sisi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Juli 2026 menyatakan Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar dalam perkembangan AI global. Ia menyebut keikutsertaan Indonesia dalam World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) sebagai kesempatan ikut membentuk arah tata kelola AI dunia, dan menyampaikan bahwa aturan peta jalan akan segera ditetapkan.

Mengapa ini penting

Banyak organisasi di Indonesia sudah memakai AI, dari layanan pelanggan hingga pengolahan dokumen, tetapi belum punya rujukan nasional tentang batas yang pantas. Perpres etika akan menjadi rujukan itu.

Pendekatan berbasis risiko berarti tidak semua pemakaian AI diperlakukan sama. Asisten yang membantu merangkum notulen rapat tentu berbeda bobotnya dengan sistem yang ikut menentukan siapa berhak menerima layanan publik. Organisasi perlu mulai bertanya: pemakaian AI kami masuk kelompok mana?

Bagi instansi pemerintah, peta jalan memberi arah prioritas. Bagi pelaku usaha dan UMKM, aturan ini memberi kepastian bahwa pemakaian AI yang bertanggung jawab akan punya pegangan, bukan sekadar wilayah abu-abu.

Karena aturan teknis akan menyusul dari kementerian dan lembaga, organisasi juga sebaiknya memantau perkembangan di sektornya masing-masing, misalnya kesehatan atau pendidikan.

Masa tunggu ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Organisasi yang sudah punya catatan pemakaian AI tidak perlu memulai dari nol ketika aturan teknis sektoral terbit. Sebaliknya, organisasi yang belum pernah memetakan pemakaian AI-nya berisiko kaget saat harus menyesuaikan diri dalam waktu singkat.

Yang bisa Anda lakukan sekarang

Tidak perlu menunggu Perpres terbit untuk mulai berbenah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan sejak hari ini:

  1. Inventarisasi pemakaian AI. Catat alat AI apa saja yang dipakai tim, untuk tugas apa, dan data apa yang dimasukkan ke dalamnya.
  2. Kelompokkan berdasarkan risiko. Pisahkan pemakaian yang ringan, seperti menyusun draf, dari pemakaian yang menyentuh keputusan penting tentang orang.
  3. Tetapkan peran manusia. Pastikan setiap keluaran AI yang berdampak pada orang lain tetap diperiksa dan diputuskan oleh manusia.
  4. Tulis pedoman internal singkat. Satu halaman berisi apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke alat AI sudah jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali.
  5. Pantau kanal resmi. Ikuti JDIH Komdigi dan JDIH Kementerian Sekretariat Negara untuk teks Perpres final, lalu sesuaikan pedoman Anda.
  6. Siapkan jalur pelaporan. Sediakan cara bagi staf maupun pengguna untuk melaporkan hasil AI yang keliru atau terasa tidak adil, lalu tindak lanjuti dengan serius.

Bagaimana Trisoro melihatnya

Kami di Trisoro melihat dua rancangan ini sebagai sinyal yang menenangkan: pemerintah memilih menata etika dan arah lebih dulu, sambil tetap memberi ruang bagi pemanfaatan AI. Bagi organisasi, ini kesempatan membangun kebiasaan baik sebelum kewajiban datang.

Melalui sixseven.camp (Trisoro Digital), kami membantu organisasi mengolah data dan menjalankan asisten AI privat di server pilihan mereka sendiri. Kami percaya AI yang terapan dan bertanggung jawab dimulai dari pertanyaan sederhana: data siapa yang diolah, siapa yang memutuskan, dan bagaimana jejaknya bisa diperiksa.

Kami tidak tahu persis isi akhir Perpres sebelum teksnya terbit, dan kami tidak akan berpura-pura tahu. Yang bisa kami lakukan adalah membantu menyiapkan fondasi teknis yang lentur: catatan pemakaian, pembatasan akses, dan alur peninjauan oleh manusia, sehingga penyesuaian nanti tidak terasa berat.

Ingin memetakan pemakaian AI di organisasi Anda dengan tenang dan jujur? Lihat ragam dukungan kami di halaman Layanan.