Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Presiden Prabowo Subianto menandatanganinya pada 16 Juli 2026, dan aturan ini mulai berlaku enam bulan kemudian, yaitu 16 Januari 2027.

Bagi kami di Trisoro, ini kabar penting untuk setiap organisasi yang menyimpan data orang lain: instansi, sekolah, klinik, koperasi, hingga UMKM yang punya daftar pelanggan. Ketentuan yang sebelumnya masih umum di UU PDP kini punya rincian teknis yang jauh lebih jelas.

Apa yang diatur PP 33/2026

Menurut ringkasan sejumlah basis data hukum, PP ini memuat 225 pasal. Beberapa kewajiban yang paling terasa bagi pengendali data adalah sebagai berikut.

  • Persetujuan yang bisa dibuktikan. Pengendali wajib menyediakan cara meminta persetujuan, baik elektronik maupun nonelektronik, lalu menyimpan buktinya sebagai bagian dari akuntabilitas.
  • Penilaian dampak sebelum pemrosesan berisiko tinggi. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi wajib dilakukan antara lain untuk data spesifik, pemrosesan skala besar, pemakaian teknologi baru, serta pengambilan keputusan otomatis yang berdampak hukum atau signifikan.
  • Pejabat atau petugas pelindungan data. Penunjukannya diwajibkan antara lain untuk pemrosesan demi pelayanan publik, pemantauan sistematis berskala besar, dan pemrosesan data spesifik berskala besar.
  • Pemberitahuan kegagalan pelindungan. Bila terjadi insiden, pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga pengawas harus disampaikan paling lambat 3 x 24 jam sejak kegagalan diketahui secara pasti.
  • Transfer data ke luar negeri. Pengiriman data lintas negara bertumpu pada tingkat pelindungan negara tujuan, pelindungan yang mengikat, atau persetujuan subjek data bila dua syarat sebelumnya tidak terpenuhi.
  • Sanksi administratif. Bentuknya mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, hingga denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan.

Satu hal yang masih ditunggu adalah lembaga pengawasnya. Pada awal November 2026, Komdigi menyatakan rancangan Perpres pembentukan lembaga PDP sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Sampai lembaga itu resmi berdiri, fungsi pelindungan data pribadi masih dijalankan Komdigi.

Mengapa ini penting

Selama ini banyak organisasi memperlakukan data pribadi sebagai urusan teknis bagian TI. PP 33/2026 menggeser cara pandang itu: pelindungan data menjadi urusan tata kelola yang bisa diperiksa, dari cara meminta izin hingga cara melapor saat terjadi insiden.

Tenggat 3 x 24 jam, misalnya, hanya bisa dipenuhi bila organisasi tahu data apa yang disimpan, di mana, dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa catatan itu, insiden kecil bisa berubah menjadi krisis kepercayaan.

Ketentuan tentang teknologi baru dan keputusan otomatis juga relevan bagi organisasi yang mulai memakai kecerdasan artifisial (AI). Ulasan sebuah firma hukum yang kami baca menyebut AI, pembelajaran mesin, dan Internet of Things sebagai pemicu penilaian dampak. Artinya, memasang asisten AI yang membaca data pelanggan bukan lagi sekadar keputusan teknis.

Bagi masyarakat, aturan ini memberi pegangan yang lebih jelas: hak atas data diri bisa ditagih, dan organisasi yang lalai bisa dimintai pertanggungjawaban.

PP 33/2026 dalam angka
16 Juli 2026Ditandatangani
16 Januari 2027Mulai berlakuenam bulan setelah diundangkan
3 x 24 jamBatas lapor insiden
2%Denda maksimaldari pendapatan atau penerimaan tahunan
225Jumlah pasal
Infografis: Trisoro. Sumber data: Katadata; Veritask; SIP Law Firm.

Yang bisa Anda lakukan sebelum Januari 2027

Masa enam bulan sebelum berlaku terasa singkat. Berikut langkah awal yang realistis, bahkan untuk organisasi kecil:

  1. Petakan data. Buat daftar sederhana: data pribadi apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, disimpan di mana, dan siapa yang bisa mengaksesnya.
  2. Periksa formulir persetujuan. Pastikan setiap formulir, daring maupun kertas, menjelaskan tujuan pemakaian data dan buktinya tersimpan rapi.
  3. Tentukan penanggung jawab. Walau belum tentu wajib menunjuk pejabat khusus, tetapkan satu orang yang memegang urusan data dan menjadi pintu kontak.
  4. Siapkan prosedur insiden. Tulis apa yang dilakukan pada jam-jam pertama bila terjadi kebocoran, termasuk siapa yang memutuskan pemberitahuan.
  5. Tinjau penyedia layanan. Cek di negara mana data Anda disimpan oleh layanan awan, surel, atau aplikasi pihak ketiga.
  6. Nilai rencana AI. Sebelum memasang alat AI yang mengolah data pribadi, lakukan penilaian dampak sederhana dan catat hasilnya.

Rincian kewajiban bisa berbeda untuk tiap jenis organisasi. Untuk keputusan hukum, berkonsultasilah dengan penasihat hukum yang memahami UU PDP.

Bagaimana Trisoro melihatnya

Kami di Trisoro menyambut aturan ini dengan tenang. Kepatuhan yang baik jarang lahir dari kepanikan menjelang tenggat. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dirawat: catatan data yang rapi, akses yang dibatasi, dan prosedur yang benar-benar dilatih.

Lewat sixseven.camp (Trisoro Digital), kami bekerja di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aturan ini: pengolahan data, asisten AI privat yang berjalan di server pilihan organisasi, serta pembuatan dan perawatan sistem informasi. Pendekatan server pilihan organisasi kami anggap relevan karena pemilik data perlu tahu persis di mana datanya berada, terutama saat bicara transfer lintas negara.

Kami tidak menjanjikan bahwa teknologi menuntaskan seluruh kewajiban hukum. Yang bisa kami bantu adalah sisi teknisnya: merapikan alur data, membatasi akses, dan memastikan sistem mencatat apa yang perlu dicatat. Penafsiran hukum tetap menjadi ranah ahlinya.

Seperti awan Mega Mendung yang berlapis, pelindungan data yang kokoh juga dibangun berlapis: aturan, proses, orang, lalu teknologi.

Bila organisasi Anda ingin mulai memetakan data atau menimbang asisten AI yang tetap patuh, mari berbincang lewat halaman Hubungi. Kami senang mendengar lebih dulu sebelum menyarankan apa pun.