Awal Oktober 2026, publik diramaikan oleh beredarnya data yang diklaim milik Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Data itu, yang disebut memuat informasi KTP, data keluarga, dan kata sandi sejumlah akun, ditawarkan lewat media sosial dengan harga Rp2.000.

Awal Oktober 2026, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan hasil analisis awal: data tersebut bukan berasal dari kebocoran baru, melainkan himpunan informasi terbuka dan data dari kebocoran lama yang dikumpulkan ulang lalu diedarkan kembali.

Apa yang terjadi

Menurut Katadata, data itu pertama kali diungkap sebuah akun Instagram sekitar 2 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan berkoordinasi dengan Polri dan BSSN untuk menelusuri dugaan jual beli data pribadi ilegal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar, seperti dikutip Antara, menyebut situs yang terbukti memperdagangkan data pribadi ditangani sesuai kewenangan, termasuk dengan pemutusan akses. Ia juga mengingatkan masyarakat, "Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain."

Alexander juga menyebut ancaman terhadap data bersifat lintas batas. Menurutnya, menjaga data setelah terjadi kebocoran adalah tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara sistem, platform digital, dan setiap pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, yang juga memimpin tim tanggap insiden siber pemerintah (Gov-CSIRT), menegaskan bahwa BSSN tetap menelusuri sumber dan jalur peredaran data bersama Komdigi dan aparat penegak hukum. Data lama tetap dianggap serius karena masih bisa disalahgunakan.

Mengapa ini penting

Kasus ini memberi pelajaran yang sering terlewat: kebocoran tidak selesai saat beritanya mereda. Data yang pernah bocor bisa disimpan, digabungkan dengan informasi terbuka, lalu dijual ulang di kemudian hari dalam bentuk yang tampak baru.

Pola serupa bukan yang pertama. Katadata mencatat, pada akhir 2025 klaim kebocoran data 341.000 anggota kepolisian dan klaim 128 juta data kartu SIM juga dinilai para pengamat sebagai data lama. Klaim baru terus muncul, sementara bahan bakunya sering berasal dari insiden sebelumnya.

Bagi organisasi, risikonya nyata. Kata sandi yang pernah bocor di satu layanan bisa dipakai untuk mencoba masuk ke layanan lain bila pemiliknya memakai kata sandi yang sama. Akun surel kantor, panel pengelola situs, atau aplikasi internal bisa menjadi pintu masuk.

Penggabungan data juga memperbesar peluang penipuan. Penipu yang mengetahui nama, alamat, dan nama anggota keluarga seseorang bisa menyusun pesan yang terdengar meyakinkan, misalnya mengaku dari instansi resmi lalu meminta kode OTP.

Ada pula sisi hukumnya. Komdigi mengingatkan bahwa menyebarkan data pribadi orang lain tanpa dasar yang sah dapat melanggar UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan BSSN meminta publik tidak ikut membagikan tangkapan layar data pribadi siapa pun.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya membedakan kebocoran baru dari data lama yang diedarkan ulang. Analisis awal yang tenang membantu publik tidak terjebak kepanikan, sambil tetap waspada.

Yang bisa Anda lakukan

BSSN membagikan sejumlah anjuran yang relevan untuk pribadi maupun organisasi:

  • Ganti kata sandi akun penting, terutama yang sudah lama dipakai atau dipakai di banyak layanan.
  • Gunakan kata sandi berbeda untuk tiap akun, dan pertimbangkan memakai pengelola kata sandi.
  • Aktifkan autentikasi multifaktor pada surel, media sosial, dan akun keuangan.
  • Waspadai panggilan, pesan, atau tautan yang mengaku dari lembaga resmi dan meminta OTP atau data pribadi.
  • Hindari layanan cek data, bot, atau situs yang memperjualbelikan data pribadi.
  • Jangan membagikan tangkapan layar yang memuat data pribadi siapa pun, termasuk pejabat publik.

Untuk organisasi, kami menambahkan dua langkah: wajibkan autentikasi multifaktor untuk semua akun kerja, dan tinjau secara berkala siapa saja yang masih memiliki akses ke sistem, termasuk mantan pegawai dan vendor. Simpan juga catatan siapa mengakses data apa, agar bila terjadi insiden organisasi bisa menelusurinya dengan cepat.

Bagaimana Trisoro melihatnya

Kami di Trisoro melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa keamanan siber bukan hanya soal menangkal serangan baru, tetapi juga soal hidup berdampingan dengan data lama yang telanjur beredar. Organisasi tidak bisa menarik kembali data yang bocor, tetapi bisa membuat data itu tidak lagi berguna bagi penyerang.

Melalui sixseven.camp (Trisoro Digital), kami membangun dan merawat sistem informasi dengan memperhatikan hal-hal dasar yang sering diabaikan: pembatasan akses, autentikasi berlapis, pencatatan aktivitas, dan penyimpanan data di server yang dipilih organisasi sendiri. Bukan hal yang mewah, tetapi sering kali paling menentukan.

Bagi organisasi kecil, langkah ini tidak harus mahal. Mengaktifkan autentikasi multifaktor dan merapikan daftar akses sering kali bisa dimulai hari ini, dengan alat yang sudah dimiliki.

Kami juga percaya pada kejujuran saat insiden terjadi. Organisasi yang terbuka kepada pengguna dan bergerak cepat biasanya lebih mudah memulihkan kepercayaan daripada yang memilih diam.

Ingin memeriksa kebiasaan keamanan dasar di sistem organisasi Anda? Mari mulai berbincang melalui halaman Hubungi.