Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti hadir dan menegaskan komitmen membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga hadir dan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, ikut mencegah kekerasan terhadap anak.

Apa yang terjadi

Dalam siaran pers Kemendikdasmen tertanggal 5 Agustus 2026, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kementeriannya memilih pendekatan yang lebih positif: membangun budaya, bukan hanya menindak. Pendekatannya disebut humanis, inklusif, dan partisipatif.

Menurutnya, keamanan di sekolah tidak terbatas pada perlindungan dari kekerasan fisik. Keamanan juga mencakup sisi sosial, spiritual, intelektual, hingga digital. Karena itu, murid, guru, orang tua, masyarakat, dan media perlu terlibat.

Selain regulasi, Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah 16 tahun sebagai tindak lanjut PP Tunas. Kementerian juga memperkuat peran guru wali, memperluas pelatihan bimbingan dan konseling bagi seluruh guru, mengembangkan program teman sebaya, dan memperkuat pendidikan pengasuhan.

Dalam acara yang sama, menurut InfoPublik, Abdul Mu'ti menyebut keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari turunnya angka kekerasan terhadap anak. Pendekatannya disebut mengutamakan prinsip edukatif dan pedagogis, bukan represif.

Budaya positif juga dibangun lewat pembiasaan, seperti 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, dan Ikrar Pelajar Indonesia. Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa setiap anak berhak atas ruang yang aman dan nyaman di keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, maupun ruang digital.

Mengapa ini penting

Perundungan bukan masalah kecil. Siaran pers Komdigi di hari peluncuran menyebut sekitar 48 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber. Komdigi juga mencatat lebih dari 21 ribu kasus kekerasan terhadap anak, dan sekitar 46 persen terjadi di rumah atau satuan pendidikan.

Data aduan KemenPPPA menunjukkan pola serupa. Seperti diberitakan IDN Times pada Juni 2026, layanan SAPA 129 mencatat 96 anak usia 4–17 tahun menjadi korban perundungan sepanjang 2025, sebagian besar di sekolah dan umumnya oleh teman sebaya. Hingga Mei 2026, tercatat lima kasus dengan enam korban anak. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyebut pemulihan korban menjadi prioritas, termasuk psikoedukasi bagi anak dan keluarga, pendampingan sosial, dan konsultasi hukum.

Angka aduan biasanya lebih kecil dari kenyataan, karena banyak korban memilih diam. Karena itu, pendekatan yang menekankan budaya, teman sebaya, dan guru yang peka terasa penting. Bagi perempuan muda, perundungan daring juga sering menyasar penampilan dan tubuh, sehingga dampaknya bisa terbawa lama ke rasa percaya diri.

Bagi murid, kebijakan ini semestinya terasa dalam keseharian. Guru wali yang mengenal muridnya, guru yang terlatih dalam bimbingan dan konseling, serta teman sebaya yang berani berpihak adalah lapisan perlindungan yang paling dekat. Aturan baru bermakna bila lapisan-lapisan ini benar-benar hadir di kelas, di lorong sekolah, dan di grup percakapan.

Kekerasan dan perundungan terhadap anak
± 48%Anak pernah alami perundungan siber
> 21 ribuKasus kekerasan terhadap anak
± 46%Terjadi di rumah atau satuan pendidikan
Infografis: Trisoro. Sumber data: Siaran Pers Komdigi via InfoPublik, 4 Agustus 2026.

Yang bisa Anda lakukan

  • Jangan jadi penonton. Bila melihat teman dirundung, termasuk di grup percakapan, tunjukkan dukungan kepada korban dan jangan ikut menyebarkan.
  • Simpan bukti. Tangkapan layar, tanggal, dan nama akun membantu ketika kasus dilaporkan ke sekolah atau pihak berwenang.
  • Laporkan lewat jalur resmi. Sampaikan ke wali kelas, guru BK, atau kepala sekolah. Pertanyaan dan pengaduan pendidikan juga bisa disampaikan melalui ult.kemendikdasmen.go.id, sedangkan KemenPPPA memiliki layanan SAPA 129.
  • Jaga keselamatan diri saat membela. Membela teman tidak harus dengan membalas. Ajak korban menjauh dari situasi dan libatkan orang dewasa.
  • Gunakan fitur blokir dan lapor di platform media sosial untuk akun yang merundung.
  • Cari pendampingan. Bila perundungan membuat sulit tidur, cemas, atau kehilangan semangat, bicarakan dengan orang dewasa tepercaya dan tenaga profesional.

Bagaimana Trisoro melihatnya

Kami di Trisoro menyambut arah kebijakan yang memandang sekolah sebagai rumah. Abdul Mu'ti menyampaikannya dengan sederhana: "Sekolah harus menjadi rumah bagi semua murid." Rumah yang aman tidak dibangun oleh satu aturan, melainkan oleh banyak lapisan kebiasaan baik.

Perundungan juga sering meninggalkan luka pada rasa percaya diri. Karena itu, selain Teman Aman, kami menyiapkan kelas percaya diri dan rawat diri dalam esok, agar perempuan muda bisa membangun kembali cara pandang yang sehat terhadap dirinya.

Program teman sebaya dalam kebijakan ini sejalan dengan Teman Aman, salah satu ruang dalam esok, gerakan Trisoro untuk perempuan muda usia 15–24 tahun. Teman Aman dirancang untuk belajar mengenali perundungan, menjadi teman yang berani berpihak, dan tahu ke mana harus melapor.

Kami jujur tentang batasnya: esok bukan layanan pengaduan resmi dan bukan layanan konseling. Untuk kasus nyata, jalur sekolah, KemenPPPA, dan tenaga profesional tetap menjadi rujukan utama. Kegiatan esok dibuka bertahap.

Ingin ikut menjaga ruang aman bersama? Kunjungi halaman esok untuk kabar terbaru.