Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji rancangan peraturan menteri tentang pelabelan konten yang dibuat dengan kecerdasan artifisial (AI). Rencana ini kembali ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam Konvensi Humas Indonesia 2026 di Surakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Tujuannya sederhana tetapi penting: membantu masyarakat membedakan konten sintetis dari informasi autentik, sekaligus menelusuri asal-usul sebuah konten digital. Bagi siapa pun yang memproduksi gambar, video, dan suara, kabar ini patut diikuti sejak sekarang.
Apa yang terjadi
Rencana pelabelan ini bukan hal baru. Pada 26 Januari 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR bahwa kementerian sedang menyiapkan peraturan menteri yang mewajibkan konten AI generatif diberi label atau watermark. Menurut pemberitaan ANTARA, konten yang melanggar terancam diturunkan dari platform.
Aturan teknis itu disiapkan berdampingan dengan dua rancangan Peraturan Presiden, yaitu Peta Jalan AI Nasional dan etika pemanfaatan AI. Dalam paparannya pada Oktober, Nezar menyebut penyusunan peta jalan tersebut melibatkan lebih dari 400 lembaga, komunitas, kementerian, dan unsur industri untuk periode 2026–2029.
Menurut ANTARA, peta jalan itu menetapkan 10 sektor prioritas yang didorong mengadopsi AI, antara lain ketahanan pangan, transportasi, logistik, keuangan, dan ekonomi kreatif. Edwin juga menjelaskan bahwa sanksi bagi konten AI yang melanggar peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara aturan label akan menambah kewajiban di sisi platform.
Nezar juga menyinggung pendekatan autentikasi dan penelusuran asal-usul (provenance) melalui metadata yang sedang dikembangkan di tingkat global. Gizmologi mencatat salah satu standar yang dikenal luas adalah Content Credentials dari C2PA. Namun, sampai kini Kemkomdigi belum merinci bentuk label, pihak yang wajib menerapkannya, maupun kapan aturan mulai berlaku.
Mengapa ini penting
Garis antara rekaman nyata dan hasil rekayasa makin sulit dilihat dengan mata telanjang. Nezar mencontohkan kasus penipuan lewat pertemuan video di Hong Kong, ketika seorang staf keuangan melakukan 15 kali transfer setelah mengikuti rapat daring yang ternyata seluruh pesertanya, kecuali dirinya, adalah hasil rekayasa digital. Kerugiannya disebut mencapai USD25 juta.
Bagi organisasi, risikonya tidak hanya soal penipuan. Kepercayaan publik pada kanal resmi, seperti akun media sosial, situs, dan siaran pers, bisa goyah bila audiens ragu apakah sebuah visual asli. Label yang jujur justru dapat menjadi cara menjaga kredibilitas.
Bagi tim kreatif, AI sudah menjadi alat bantu sehari-hari: membuat sketsa, menyunting foto, merapikan suara, atau menyusun draf naskah. Aturan pelabelan akan menuntut kebiasaan baru, yaitu mencatat di bagian mana AI dipakai dan menyampaikannya dengan terang kepada penonton.
Perlu diingat pula bahwa metadata bukan jaminan mutlak. Informasi asal-usul bisa hilang ketika berkas diproses ulang atau dibagikan lewat layanan yang tidak mempertahankannya. Karena itu, penanda yang terlihat oleh manusia tetap punya peran.
Nezar secara khusus menyinggung peran praktisi hubungan masyarakat. Di tengah makin luasnya pemakaian AI, menurutnya kepercayaan publik harus tetap menjadi landasan komunikasi. Pesan ini relevan bagi siapa saja yang mengelola kanal resmi organisasi.
Yang bisa Anda lakukan sekarang
Sambil menunggu aturan final, ada beberapa langkah yang bisa dimulai tanpa biaya besar:
- Petakan pemakaian AI. Catat konten mana yang dibuat atau diubah dengan AI, baik gambar, suara, video, maupun teks.
- Buat kebijakan label internal. Tentukan kalimat penanda yang konsisten, misalnya di keterangan unggahan atau di akhir video.
- Simpan berkas mentah dan riwayat suntingan. Arsip ini membantu membuktikan keaslian bila suatu saat dipertanyakan.
- Pelajari fitur label di platform. Beberapa platform sudah menyediakan penanda konten AI; pahami cara kerjanya sebelum dibutuhkan.
- Siapkan tim humas. Pastikan mereka bisa menjelaskan kepada publik bagaimana sebuah materi dibuat dan alat apa yang dipakai.
Bagaimana Trisoro melihatnya
Kami di Trisoro memandang rencana ini sebagai pengingat bahwa kepercayaan adalah bahan baku utama komunikasi. Teknologi boleh berubah cepat, tetapi audiens tetap berhak tahu apa yang sedang mereka lihat dan dengar.
Melalui Apikin (Trisoro Creative), kami bekerja di desain komunikasi visual, video, animasi, serta konten media sosial. Dalam pekerjaan semacam ini, kami memilih terbuka soal alat yang dipakai dan menyimpan riwayat produksi dengan rapi. Kami akan terus memantau perkembangan aturan ini dan menyesuaikan cara kerja begitu ketentuannya jelas.
Sikap kami sejalan dengan pesan Wamenkomdigi bahwa AI semestinya didudukkan sebagai alat dan mitra kerja, bukan pengganti nalar serta tanggung jawab manusia. Keputusan akhir tentang apa yang layak tayang tetap ada di tangan orang yang bertanggung jawab atasnya. Label hanyalah cara jujur untuk menyampaikan keputusan itu kepada publik.
Ingin menata kebijakan label AI untuk kanal komunikasi organisasi Anda? Ceritakan kebutuhan Anda kepada kami, dan mari susun langkahnya dengan tenang dan jujur.
