Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Indeks ini disusun dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang menjangkau 42.810 satuan pendidikan dan melibatkan 393.584 responden.

Hasilnya, Indeks Integritas Pendidikan nasional 2026 berada di angka 73,30 dan menempatkan Indonesia pada level adaptif. Namun, KPK juga mencatat sejumlah tantangan serius, terutama dalam kejujuran akademik dan tata kelola.

Apa yang terjadi

Menurut siaran pers KPK, responden survei mencakup murid kelas 4–5 SD, kelas 7–8 SMP, kelas 10–11 SMA, mahasiswa, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi. Survei mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, sembilan negara lokasi sekolah Indonesia di luar negeri, dan 36 domain pendidikan tinggi.

Skor tiga dimensinya berbeda. Karakter peserta didik mendapat skor 74,24, ekosistem pendidikan 75,08, sedangkan tata kelola hanya 70,67. KPK menyebut penguatan tata kelola sebagai pekerjaan rumah utama.

Pada aspek kejujuran akademik, praktik menyontek masih ditemukan di 43 persen sekolah dan 71 persen kampus responden. Plagiarisme ditemukan di 93 persen kampus responden. Soal gratifikasi, 52 persen satuan pendidikan masih menganggap wajar pemberian hadiah atau bingkisan. Di perguruan tinggi, 95 persen kampus melaporkan kebiasaan memberi bingkisan kepada dosen pada momen tertentu, sementara 60 persen sekolah melaporkan kebiasaan serupa dari orang tua kepada guru.

Di sisi tata kelola, SPI menemukan praktik nepotisme dalam belanja barang dan jasa, penggelembungan biaya, serta promosi jabatan yang dipengaruhi kedekatan dengan pimpinan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa korupsi sering berawal dari hal kecil yang dianggap biasa, seperti joki dan menyontek.

Mengapa ini penting

Temuan paling penting dari SPI Pendidikan 2026 mungkin bukan angkanya, melainkan kesimpulannya. KPK menyatakan persoalan integritas tidak semata berkaitan dengan perilaku individu, tetapi dipengaruhi sistem, budaya organisasi, dan tata kelola yang membentuk perilaku sehari-hari.

Pelajaran ini berlaku jauh di luar sekolah. Di kantor, komunitas, atau organisasi mana pun, orang cenderung mengikuti apa yang dianggap wajar di sekitarnya. Bila hadiah kecil, salin-tempel tanpa sumber, atau promosi karena kedekatan dianggap biasa, perilaku itu akan terus berulang.

KPK juga menegaskan hasil survei bukan label atau stigma, melainkan dasar kebijakan berbasis bukti. Seperti dilaporkan Investortrust, Setyo meminta pihak terkait tidak defensif ketika kekurangan ditemukan, dan menjadikannya peluang pembenahan. Ia juga mengingatkan agar skor yang membaik tidak membuat pihak terkait berpuas diri.

Ke depan, KPK akan menyebarkan hasil SPI Pendidikan 2026 ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota, lalu mendampingi, memantau, dan mengamati praktik baik di daerah dengan capaian integritas yang berbeda. Pendekatan ini menempatkan data sebagai alat belajar bersama, bukan alat menghukum.

Bagi orang muda, temuan ini dekat dengan keseharian. Menurut Investortrust, Setyo menekankan bahwa pencegahan korupsi perlu dimulai dari ruang kelas melalui pendidikan karakter dan pembiasaan perilaku berintegritas, bukan hanya pemeriksaan dan penindakan. Ia juga menyoroti pemerataan kualitas pendidikan, mulai dari sarana, fasilitas belajar, hingga tenaga pendidik yang memadai.

Murid dan mahasiswa hari ini adalah pegawai, pemimpin, dan pendiri organisasi di masa depan. Kebiasaan yang mereka bawa dari ruang kelas akan ikut membentuk budaya tempat kerja.

SPI Pendidikan 2026
73,30Indeks Integritas Pendidikan nasionallevel adaptif
70,67Skor dimensi tata kelolaterendah dari tiga dimensi
43% / 71%Sekolah / kampus dengan praktik menyontek
93%Kampus dengan plagiarisme
Infografis: Trisoro. Sumber data: KPK, siaran pers 6 Oktober 2026.

Yang bisa Anda lakukan

  • Mulai dari karya sendiri. Cantumkan sumber setiap kali memakai tulisan, data, atau gambar milik orang lain.
  • Tolak jalan pintas. Joki tugas dan menyontek mungkin tampak sepele, tetapi membentuk kebiasaan yang terbawa ke dunia kerja.
  • Buat aturan yang jelas di organisasi. Tetapkan batas soal hadiah, benturan kepentingan, dan cara melaporkannya.
  • Terima temuan dengan tenang. Saat ada evaluasi, perlakukan kekurangan sebagai bahan perbaikan, bukan serangan.
  • Beri teladan dari atas. Integritas organisasi tumbuh ketika pimpinan menjalankan aturan yang sama dengan anggotanya.

Bagaimana Trisoro melihatnya

Salah satu kalimat Ketua KPK dalam peluncuran ini terasa tajam: "Kecerdasan tanpa integritas adalah sesuatu yang berbahaya." Kami di Trisoro sepakat. Kejujuran bukan pelengkap, tetapi fondasi dari kerja apa pun.

Cara kerja kami berpijak pada motif Mega Mendung: tenang, berlapis, dan jujur. Tenang berarti tidak defensif ketika menerima evaluasi. Berlapis berarti integritas dijaga lewat sistem, bukan hanya niat baik perorangan. Jujur berarti menyebut sumber, mengakui batas, dan tidak membesar-besarkan klaim.

Kami mencoba menerapkannya dalam hal sederhana. Setiap tulisan di halaman Berita ini, misalnya, disertai daftar sumber yang bisa diperiksa pembaca. Kami lebih memilih menulis tanpa angka daripada memakai angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini juga kami bawa ke esok, gerakan Trisoro untuk perempuan muda, karena kebiasaan jujur paling kuat dibangun sejak usia sekolah dan kuliah.

Ingin mengenal nilai yang kami pegang? Baca selengkapnya di halaman filosofi Trisoro.